“The world is all that is the case. The world is the totality of facts, not of
things. The world is determined by the facts, and by their being all the facts.
For the totality of facts determines what is the case, and also whatever is not
the case.”- Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus
***
Modernisasi adalah proses jadi modern, yang secara etimologis berasal dari
kata Latin “modernus” berarti “sekarang”. Modernisme kerap dipahami sebagai
sesuatu yang ada pada tataran konseptual (ideologi), sementara modernitas pada
aras realitas praktis atau konkretisasinya.
Lalu, apa yang dimaksud dengan jaman modern? Secara historis modernisasi
merupakan suatu proses perubahan menuju tipe sistem sosial, ekonomi dan politik
yang telah berkembang pesat di Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad ke-17
sampai abad ke-19. Perkembangan ini menyebar pula ke negara Eropa lainnya,
Asia, Amerika Latin dan Afrika. Sebetulnya titik berangkatnya adalah pola
berpikir ilmiah yang dipicu oleh tokoh-tokoh abad renesans dan abad pencerahan
(aufklaerung). Mereka menggeser paradigma mitis/teosentris ke arah paradigma
antroposentris/kritis/fungsional.
***
Disiplin sosiologi (misalnya tulisan Prof.Soerjono Soekanto, 1970)
mengajarkan bahwa syarat di mana suatu proses modernisasi bisa terjadi adalah
jika – paling tidak – enam faktor ini terdeteksi:
Pertama, cara berfikir ilmiah dan terlembagakan dalam the ruling class
maupun masyarakat. Hal ini mengandaikan suatu sistem pendidikan dan pengajaran
yang terencana dan baik.
Kedua, sistem administrasi negara yang baik, yang sungguh mewujudkan
birokrasi yang handal. Bukan rejim kleptokrasi yang seperti terjadi saat ini.
Ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat
pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini butuk kotninuitas penelitian
agar data-datanya tidak kadaluarsa.
Keempat, penciptaan iklim yang kondusif dari masyarakat terhadap
modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus
dilakukan bertahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan
masyarakat (belief system).
Kelima, tingkat organisasi yang tinggi, yang di satu pihak berarti
disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
Keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan ‘social planning’. Apabila
hal itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan dari
kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu
golongan.
***
Globalisasi yang merupakan proses perentangan jangkauan dan juga sekaligus
pemadatan kegiatan seolah telah memaksa kita untuk seketika tercebur ke dalam
proses modernisasi. Walaupun jika ditelaah satu persatu, keenam persyaratan
modernisasi di atas belumlah cukup terealisasi secara memadai sebagai
infrastruktur penopang proses modernisasi yang ideal.
Yang repot memang, tanpa melalui proses modernisasi yang sewajarnya, kita –
saat ini – telah ramai dengan segala akitivitas dan hingar-bingar lompatan
post-modernisme (pasca-modern). Masyarakat (utamanya masyarakat konsumen) jadi
gagap dalam menyikapi gejala konsumerisme global. Catatan: bahkan untuk
menstimulasi pertumbuhan, maka para pemimpin kita bersepakat untuk: meningkatkan
konsumsi!
Pada umumnya, ditengarai kegagapan ini lantaran pola pikir dan
ketidakbiasaan kita untuk berwacana secara kritis dan mendalam. Contoh soal,
tatkala kita masuk dalam perdebatan yang berciri ideologis (misalnya diskursus
soal Neolib baru-baru ini), dipaparkan oleh B. Herry-Priyono (Sesat
Neoliberalisme, Kompas, 28 Mei 2009) bahwa bangsa kita pada umumnya gagap dalam
bersikap lantaran kita tidak terbiasa berargumentasi dalam wacana yang bersifat
ideologis dan filosofis (berpikir mendalam dan radikal).
Keluguan kitalah yang telah mengakibatkan pembiaran infiltrasi pola pikir
fundamentalisme pasar yang mengukur segala sesuatunya berdasarkan kepraktisan
untung-rugi. Olehnya kita banyak terjerumus untuk hanya peduli pada kiat-kiat
praktis ekonomis (…jadi jutawan dalam semenit!). Seolah-olah ukuran sukses
seorang manusia semata-mata adalah ukuran fulus.
Di sinilah fenomena corruptio-humana menjadi begitu telanjang, tapi anehnya
kita tidak merasa malu (seperti kisah dongeng si raja bugil yang berlenggak-
lenggok dengan bangga memamerkan ketelanjangannya). Budaya instan
bagai virus yang menjalar kemana-mana. Jalan pintas (dengan menghalalkan segala
cara) menjadi fakultas. Korupsi (berjamaah) menjadi tatanan nilai yang –
celakanya – bisa diterima secara sosial!
***
Untuk melompat kita perlu mengambil ancang-ancang (posisi kaki kokoh, tapi
lentur dan siap siaga serta fokus), artinya keenam syarat modernisasi itu perlu
dikerjakan sungguh-sungguh dalam praksis keseharian. Supaya menjadi kebiasaan,
dan kebiasaan itu menjadi karakter. Karena karakter inilah yang akan menentukan
nasib bangsa ini. Jadilah mandiri, juga tuan di negeri sendiri. Sehingga kita
tidak menjadi sekedar ‘imitatorum servum pecus’ (gerombolan pelayan yang hanya
meniru-niru saja).
-------------------------------------------------
(artikel dari Majalah MARKETING)
STRATEGIC MANAGEMENT SERVICES
Business Advisory & Management Consulting
Selasa, 6 September, 2011 22:01
Catatan:
Artikel di atas dikontribusikan ke milis The Managers Indonesia oleh Kontributor setelah sebelumnya pernah dipublikasikan dalam media lain. Sengketa Hak Cipta menjadi tanggung jawab Kontributor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar